Category Archives: Berita BPJS

BPJS Kesehatan Abaikan Juknis untuk RS

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014 mengabaikan pedoman pelaksanaan (manlak) atau petunjuk teknis (juknis) kepada rumah sakit (RS). Akibatnya RS seringkali kesulitan menyampaikan informasi kepada pasien sehingga banyak pasien yang ditolak. “Pantauan kami ternyata tidak ada Juknis yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan kepada pihak RS. Akibatnya, pihak RS sering kesulitan untuk menyampaikan informasi kepada pasien. Dan seringkali pada akhirnya pasien ditolak karena pihak RS ragu dengan persyaratan yang harus disampaikan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh di Jakarta melalui keterangan persnya, Senin (10/02/2014).

Continue reading

Layanan Menurun Pasca BPJS, Warga Mengadu ke DPRD

Diklat Pelatihan Rumah Sakit - Masyarakat mengeluhkan penurunan kualitas pelayanan kesehatan pasca diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Warga pun mengadukan hal ini kepada Komisi E DPRD Jawa Barat, Senin (17/2/2014). Salah seorang warga, Muhammad Mumu mengatakan jumlah obat yang diperoleh pasca JKN menjadi menurun, Pelayanan kesehatan pun harus bolak-balik sementara untuk menuju Rumah Sakit yakni RSHS memerlukan ongkos yang tidak sedikit.”Sekarang harus bolak-balik setiap minggu. Setiap berobat menunggu sampai jam 12 malam. Untuk berangkat saja butuh ongkos Rp 100 ribu,” kata warga asal Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut yang mengidap penyakit jantung ini.

Continue reading

BPJS Kesehatan Abaikan Petunjuk Teknis untuk Rumah Sakit

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014 mengabaikan pedoman pelaksanaan (manlak) atau petunjuk teknis (juknis) kepada rumah sakit (RS), akibatnya RS seringkali kesulitan menyampaikan informasi kepada pasien sehingga banyak pasien yang ditolak. Hal ini dikemukakan anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh di Jakarta, Senin (10/02/2014). “Pantauan kami ternyata tidak ada Juknis yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan kepada pihak RS. Akibatnya, pihak RS sering kesulitan untuk menyampaikan informasi kepada pasien. Dan seringkali pada akhirnya pasien ditolak karena pihak RS ragu dengan persyaratan yang harus disampaikan,” ujarnya.

Continue reading